Bandung, Senin, 26 Mei 2025 – JAGAT BATARA. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, angkat bicara menanggapi berbagai kritik terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil Gubernur tidak lahir secara spontan atau sepihak, melainkan melalui mekanisme yang matang dan terstruktur.
“Sebagian orang mempertanyakan pengambilan keputusan Pak KDM (Kang Dedi Mulyadi), kesannya seperti one man show, sporadis, dan penuh spontanitas. Padahal, di balik itu ada proses perumusan kebijakan,” jelas Herman dalam keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).
Herman menjelaskan bahwa sebelum sebuah kebijakan diumumkan atau diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses penelitian, perencanaan, kajian multidimensi, hingga analisis cepat dari berbagai aspek — mulai dari yuridis, sosiologis, filosofis, hingga anggaran.
Ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian integral dari sistem birokrasi yang menjunjung akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, menurut Herman, tudingan bahwa Gubernur mengambil keputusan tanpa koordinasi adalah tidak berdasar.
“Implementasi kebijakan selalu memiliki latar belakang dan regulasi yang jelas, tidak ada yang dilakukan secara serampangan,” tegasnya.
Salah satu hal yang kerap menimbulkan kesalahpahaman, menurut Herman, adalah gaya Gubernur Dedi Mulyadi yang cepat tanggap dan terjun langsung ke lapangan. Meskipun dinilai keluar dari kebiasaan birokrasi formal, pendekatan tersebut dianggap efektif dalam menyelesaikan masalah secara langsung dan cepat.
“Respons cepat ini adalah bentuk komitmen Pemprov Jabar untuk menyelesaikan berbagai isu masyarakat secara optimal dan mendorong percepatan kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan,” kata Herman.
Hal yang paling menarik perhatian publik adalah kebiasaan Gubernur Dedi Mulyadi menggunakan dana pribadi saat membantu masyarakat dalam situasi darurat atau mendesak.
“Ada juga spontanitas Gubernur menolong masyarakat, itu bisa dari kantong pribadinya sendiri,” ujar Herman.
Pernyataan ini memperkuat citra Dedi Mulyadi sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya bertumpu pada anggaran negara, tapi juga rela berkorban secara pribadi demi kepentingan masyarakat.
Contohnya, baru-baru ini Dedi memberikan bonus Rp 1 miliar dari uang pribadinya kepada tim Persib Bandung, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka — sementara sisanya, Rp 1 miliar, disumbangkan oleh jajaran pejabat Pemprov Jabar.
Menutup keterangannya, Herman menepis anggapan bahwa Pemprov Jabar hanya digerakkan oleh satu sosok dominan. Ia menyebut, seluruh birokrasi bekerja dalam semangat kolektif sebagai “super team”, bukan “superman.”
“Gubernur memang berani mengambil risiko besar dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan. Tapi jajaran birokrasi juga ikut meneladani. Kita ini super team,” pungkasnya.
Pendekatan Gubernur Dedi Mulyadi yang menggabungkan spontanitas lapangan dengan proses formal kebijakan pemerintahan memang unik, bahkan memicu pro-kontra. Namun pernyataan Sekda Herman mengindikasikan bahwa di balik aksi cepat dan tegas sang gubernur, ada struktur birokrasi yang tetap berjalan.
Dengan gaya blusukan, pemberian bantuan pribadi, dan respons kilat, Dedi Mulyadi tampaknya sedang membangun paradigma baru kepemimpinan daerah — progresif, humanis, dan cepat tanggap — namun tetap dalam bingkai legalitas dan koordinasi internal.
(Red)
