JAGAT BATARA

JAKARTA – JAGAT BATARA. Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada Januari 2026 akan membawa perubahan besar dalam wajah sistem peradilan pidana Indonesia. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyampaikan bahwa paradigma baru ini mengedepankan pemidanaan alternatif berupa kerja sosial, pengawasan, dan denda, yang secara signifikan akan memperluas ruang lingkup tugas pemasyarakatan….

JAKARTA – JAGAT BATARA. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme dan penghargaan terhadap justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang membantu pengungkapan kasus. Aturan ini dinilai sebagai langkah maju dalam pemberantasan kejahatan besar seperti korupsi dan narkotika. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyambut baik regulasi…

Sukabumi — JAGAT BATARA. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada program Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024. Penetapan ini dilakukan menjelang peringatan Tahun Baru Islam dan didasarkan pada dua surat…