JAGAT BATARA

Jakarta – JAGAT BATARA. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menegaskan sikap tegas lembaganya terhadap kasus hukum yang menjerat Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JAK TV. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025), Ninik menyatakan bahwa pencabutan sertifikasi kompetensi wartawan merupakan salah satu sanksi serius yang tengah dipertimbangkan terhadap Tian. Tian…

Jakarta – JAGAT BATARA. 23 April 2025, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindyo, dijatuhi tuntutan paling berat dibanding dua koleganya dalam kasus suap vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur, tersangka penganiayaan yang menewaskan Dita Aulia. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025), Heru dituntut 12 tahun penjara dan…

Jakarta – JAGAT BATARA. Rabu, 23 April 2025. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Jabar Banten (BJB). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keterlibatan Ridwan Kamil terkait dengan jabatannya sebagai Komisaris Bank BJB saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Direktur Penyidikan KPK Asep…

Jakarta – JAGAT BATARA. Rabu, 23 April 2025. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap perkembangan baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Salah satu temuan penting menyebutkan bahwa eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, menandatangani kontrak kerja sama jangka panjang dengan perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga konglomerat minyak, Riza…

Makassar – JAGAT BATARA. Hari Senin tanggal 14 April 2025 bertempat di Lobby Mapolrestabes Makassar kita laksanakan giat Press Conference terkait giat ungkap kasus TP Narkotika dari Rekan rekan Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Makassar KBP Arya Perdana SH., SIK., Msi di dampingi Kasat Resnarkoba AKBP Lulik F SIK MH…

Bandung – JAGAT BATARA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah mengejutkan dengan menghapus alokasi dana hibah untuk sejumlah pondok pesantren (ponpes) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini diambil meski Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, yang mengatur pentingnya…