Jakarta – JAGAT BATARA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, turut diamankan dalam rangkaian OTT yang berlangsung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Informasi tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Peasetyo, saat dikonfirmasi para jurnalis di Jakarta pada Jumat.
“Benar, salah satunya,” ujar Budi, menegaskan keterlibatan Ade Kuswara dalam OTT tersebut.
Budi menjelaskan bahwa hingga saat ini Ade Kuswara Kunang masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” tambahnya.
Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi tengah melakukan serangkaian OTT di wilayah Bekasi. Hingga pukul 21.00 WIB, penyidik KPK telah mengamankan sepuluh orang dalam operasi tersebut. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari seluruh pihak yang diamankan, termasuk Ade Kuswara Kunang.
Penangkapan Bupati Bekasi ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
OTT pertama dilakukan pada Maret 2025, dengan menjaring anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Selanjutnya, pada Juni 2025, KPK menggelar OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Pada 7–8 Agustus 2025, KPK kembali melakukan OTT di Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
OTT berikutnya berlangsung di Jakarta pada 13 Agustus 2025, terkait dugaan suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kemudian, pada 20 Agustus 2025, KPK melakukan OTT atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Pada 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
Tak berselang lama, pada 7 November 2025, KPK mengamankan Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lain atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Selanjutnya, pada 9–10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya atas dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Terakhir, pada 17–18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dengan mengamankan seorang jaksa, dua pengacara, serta enam pihak swasta. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp900 juta. (MP)
