Sukabumi – JAGAT BATARA. Kabupaten Sukabumi dikenal sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Jawa Barat dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga potensi investasi yang besar, seluruhnya diyakini mampu menjadi modal utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini pun menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya yang mendorong adanya evaluasi dan terobosan strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Berdasarkan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025, target PAD ditetapkan sebesar Rp842.296.862.064 atau sekitar Rp842,3 miliar. Angka tersebut hanya berkontribusi sekitar 18,5 persen dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi yang mencapai Rp4,549 triliun.
Adapun rincian target PAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 terdiri atas:
- Pajak Daerah sebesar Rp443.656.072.547.
- Retribusi Daerah sebesar Rp374.145.814.583.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11.202.474.953.
- Lain-lain PAD yang Sah sekitar Rp13,29 miliar.
Dengan komposisi tersebut, sebagian besar pendapatan daerah masih ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta berbagai transfer lainnya.
Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah sekitar 4.157 kilometer persegi yang tersebar di 47 kecamatan, 381 desa, dan enam kelurahan. Selain memiliki garis pantai yang panjang, daerah ini juga mempunyai destinasi wisata unggulan seperti Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang telah dikenal secara internasional.
Tak hanya itu, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga potensi investasi di berbagai kawasan dinilai menjadi aset ekonomi yang sangat besar. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana potensi tersebut telah dioptimalkan untuk mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan.
Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, menilai rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah perlu menjadi bahan evaluasi bersama secara objektif dan konstruktif.
“Persoalan PAD tidak bisa hanya dijelaskan karena karakteristik wilayah atau struktur ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu menunjukkan strategi yang lebih inovatif dan progresif dalam menggali potensi pendapatan yang sah,” ujarnya.
Menurut JWI Sukabumi Raya, terdapat sejumlah faktor yang selama ini memengaruhi optimalisasi PAD Kabupaten Sukabumi.
Pertama, basis ekonomi Kabupaten Sukabumi masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sektor-sektor tersebut memang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, namun kontribusinya terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah relatif lebih kecil dibandingkan sektor industri, perdagangan, maupun jasa.
Kedua, Kabupaten Sukabumi belum memiliki kawasan industri besar maupun pusat bisnis yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai jenis pajak daerah, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak reklame, pajak parkir, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Ketiga, potensi sektor pariwisata dinilai belum tergarap secara maksimal. Berbagai destinasi unggulan seperti Geopark Ciletuh, Pantai Ujung Genteng, Palabuhanratu, dan sejumlah objek wisata lainnya masih memerlukan penguatan dari sisi infrastruktur, investasi, tata kelola, serta integrasi ekonomi lokal agar mampu memberikan dampak lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Lutfi Yahya menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak dapat dilakukan hanya dengan meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga perlu menghadirkan berbagai terobosan kebijakan yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, optimalisasi pengelolaan aset daerah harus menjadi salah satu prioritas. Kerja sama pemanfaatan aset daerah yang produktif serta digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi juga perlu diperkuat guna meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Pemungutan pajak dan retribusi harus diikuti dengan kemudahan investasi, optimalisasi aset daerah, penguatan kerja sama pemanfaatan aset, serta digitalisasi sistem pemungutan agar lebih transparan dan efektif,” katanya.
JWI Sukabumi Raya juga memahami bahwa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidaklah ringan. Luas wilayah yang sangat besar dengan persebaran penduduk yang tidak merata mengharuskan pemerintah menyediakan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan.
Konsekuensinya, kebutuhan anggaran pembangunan menjadi sangat besar, sementara kemampuan daerah dalam menghimpun PAD belum meningkat secara proporsional.
Struktur APBD Kabupaten Sukabumi saat ini masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi indikator bahwa kemampuan fiskal daerah masih perlu diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan.
Lutfi Yahya menegaskan bahwa analisis yang disampaikan bukanlah bentuk tudingan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi gagal dalam mengelola keuangan daerah. Sebaliknya, hal ini merupakan dorongan konstruktif agar pemerintah mampu melahirkan kebijakan yang lebih inovatif dalam meningkatkan PAD.
“Ini bukan untuk menyalahkan pemerintah daerah, melainkan sebagai dorongan agar lahir langkah-langkah perubahan yang lebih konstruktif demi memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 2,9 juta jiwa, Kabupaten Sukabumi memiliki basis ekonomi dan pasar yang sangat potensial. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer melalui peningkatan PAD yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi daerah.
DPD JWI Sukabumi Raya pun mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menyusun langkah-langkah strategis beserta target peningkatan PAD pada tahun-tahun mendatang. Transparansi arah kebijakan fiskal tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawal pemanfaatan seluruh potensi daerah secara objektif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
(Sukma)
