PAMEKASAN — JAGAT BATARA. pada tanggal 04 Maret 2026 Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan.
Aksi ini merupakan buntut dari kekecewaan warga Kepulauan Raas atas buruknya pelayanan listrik yang sering padam tanpa kejelasan. Korlap Aksi, Kurdiansyah, menyatakan kekecewaan mendalam atas absennya pimpinan PLN dalam menyambut kehadiran mereka. Padahal, pihak massa aksi mengaku telah melayangkan surat pemberitahuan secara resmi sejak jauh hari. “Kami sangat kecewa. Sejak 26 Februari lalu, kami sudah mengantarkan surat pemberitahuan kepada UP3 Madura.
Namun hari ini, Manajer UP3 Madura, Fahmi Fahresi, dan Manajer ULP Kangean, Khairul Ismail, tidak memenuhi pemberitahuan tersebut,” ujar Kurdiansyah di sela-sela aksi. Kurdiansyah menegaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menagih janji terkait kesepakatan audiensi senin 17 november 2025 hingga kini dari beberapa poin kesepakatan belum juga terealisasi. Pihaknya menduga ada pembohongan publik terkait komitmen perbaikan listrik di wilayah kepulauan.
Sementara Respons Pihak PLN UP3 Madura Menanggapi tuntutan massa, Anton selaku perwakilan dari UP3 Madura memberikan klarifikasi terkait absennya jajaran manajerial. Ia membantah anggapan bahwa pimpinan PLN sengaja menghindar dari massa aksi. “Manajer tidak hadir bukan tanpa alasan, tetapi karena sedang menjalankan perjalanan dinas,” terang Anton di hadapan massa.
Pihak PLN UP3 Madura menyatakan sikap tegas bahwa mereka telah menerima poin-poin tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa dan masyarakat. Sebagai langkah prosedural, pihak PLN menerbitkan surat tanda terima resmi atas tuntutan tersebut.”Tuntutan rekan-rekan mahasiswa akan kami buatkan surat tanda terima. Hal ini akan menjadi bahan kajian mendalam di internal UP3 Madura sebelum nantinya Manajer UP3 Madura dan ULP Kangean menandatangani pakta integritas yang diminta,” tambah Anton. Kondisi kelistrikan di Pulau Raas memang tengah menjadi sorotan tajam.
Pemadaman yang sering terjadi dinilai telah menghambat sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan, terlebih di tengah momentum bulan suci Ramadan. Massa mengancam akan membawa gelombang massa yang lebih besar jika pakta integritas tidak segera ditandatangani dan tidak ada perubahan nyata di lapangan. Bagi warga Raas, listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan hak warga negara yang harus dipenuhi secara adil tanpa diskriminasi wilayah.
(M/Red)
