BANDUNG – JAGAT BATARA. Babak baru pengelolaan Teras Cihampelas resmi dimulai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih pengelolaan aset ruang publik yang selama ini menjadi salah satu ikon Kota Bandung tersebut setelah Gubernur Jawa Barat menandatangani dokumen serah terima aset pada Rabu (29/7/2026).
Penandatanganan yang dilakukan di Gedung Sate pada pukul 15.30 WIB itu bukan sekadar penyelesaian administrasi pengalihan aset. Di baliknya, tersimpan harapan besar untuk menghidupkan kembali kawasan yang pernah diproyeksikan menjadi simbol modernisasi ruang publik Kota Bandung.
“Jam setengah empat yang sekarang nih saya teken penyerahan,” ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat memberikan keterangan usai menghadiri kegiatan Ground Breaking Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung.
Dengan penandatanganan tersebut, kewenangan pengelolaan Teras Cihampelas resmi beralih dari Pemerintah Kota Bandung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengambilalihan ini sekaligus menjadi titik awal penataan ulang kawasan yang selama beberapa tahun terakhir dinilai belum mampu menjalankan fungsi idealnya sebagai ruang publik yang produktif dan nyaman bagi masyarakat.
Dedi Mulyadi memastikan langkah pemerintah tidak berhenti pada proses serah terima aset semata. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan penataan kawasan yang akan dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ada eksekusi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov),” tegasnya.
Meski demikian, Dedi belum membeberkan secara rinci konsep revitalisasi maupun jadwal pelaksanaannya. Menurutnya, berbagai tahapan teknis masih dalam proses persiapan pasca-penandatanganan dokumen pengalihan aset.
“Ya tunggu dulu, baru diteken,” katanya singkat.
Dari Ikon Kota Menjadi Kawasan yang Kehilangan Daya Tarik
Teras Cihampelas bukan sekadar bangunan fisik berupa jalur pedestrian di atas ruas jalan. Ketika diresmikan beberapa tahun silam, kawasan ini digadang-gadang menjadi salah satu terobosan penataan kota yang memadukan ruang publik, wisata perkotaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Konsep skywalk yang menghubungkan pusat perdagangan di Jalan Cihampelas sempat menghadirkan optimisme baru bagi wajah Kota Bandung. Ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu destinasi favorit untuk menikmati suasana kota dari sudut pandang yang berbeda.
Di sepanjang jalurnya, pemerintah menyediakan ruang bagi pelaku usaha mikro dan pedagang untuk mengembangkan aktivitas ekonomi. Teras Cihampelas bahkan diproyeksikan menjadi model penataan kawasan wisata belanja yang lebih ramah pejalan kaki.
Namun, perjalanan waktu menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut perlahan mengalami penurunan. Sejumlah fasilitas publik mulai membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif, sementara tingkat kunjungan masyarakat tidak lagi seperti pada masa awal pengoperasiannya.
Persoalan kebersihan, keamanan, hingga keberlanjutan model pengelolaan kawasan menjadi pekerjaan rumah yang terus dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak sedikit masyarakat yang menilai Teras Cihampelas kehilangan denyut kehidupannya sebagai ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama warga Kota Bandung.
Pengambilalihan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap konsep yang selama ini diterapkan.
Lebih dari Sekadar Revitalisasi Fisik
Jika hanya dipahami sebagai proyek pembangunan fisik, revitalisasi Teras Cihampelas berpotensi mengulang persoalan yang sama pada masa mendatang. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menghadirkan kembali identitas kawasan tersebut sebagai ruang publik yang hidup dan berkelanjutan.
Penataan yang akan dilakukan perlu mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kebermanfaatan sosial, produktivitas ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan.
Ruang publik yang ideal tidak hanya menghadirkan bangunan yang menarik secara visual, tetapi juga mampu menjadi ruang interaksi masyarakat yang aman, nyaman, dan inklusif. Kehadiran pelaku usaha kecil, seniman lokal, komunitas kreatif, hingga ruang pertunjukan budaya dapat menjadi bagian dari wajah baru Teras Cihampelas di masa mendatang.
Pada saat yang sama, sistem pengelolaan kawasan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Pengalaman sejumlah ruang publik di berbagai kota menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi sangat ditentukan oleh konsistensi pemeliharaan fasilitas dan model tata kelola yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pengambilalihan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya berbicara mengenai perpindahan kewenangan administratif, melainkan juga menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Menanti Wajah Baru Teras Cihampelas
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengumumkan desain maupun skema pengelolaan baru yang akan diterapkan pasca-pengambilalihan aset. Publik masih menanti arah penataan yang akan dipilih, apakah berupa revitalisasi total, optimalisasi fungsi ruang publik, atau pengembangan konsep baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini.
Harapan terbesar masyarakat sesungguhnya sederhana, yakni mengembalikan Teras Cihampelas menjadi ruang publik yang hidup, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi warga maupun pelaku usaha.
Pengambilalihan ini menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa aset publik tidak hanya dibangun untuk menjadi simbol pembangunan, tetapi juga harus mampu tumbuh dan terus memberi manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Kini, setelah tanda tangan pengalihan aset resmi dibubuhkan, publik menanti langkah nyata berikutnya. Teras Cihampelas tengah memasuki babak baru sejarahnya—antara menjadi simbol keberhasilan revitalisasi ruang publik atau kembali menyisakan catatan panjang tentang pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan.
JECS
