Sumenep – JAGAT BATARA. Hasil investigasi awak media berdasarkan laporan masyarakat menemukan adanya seorang warga Dusun Pangdagang, Desa Gapurana, yang mengaku belum pernah menerima bantuan sosial apa pun sejak menjadi warga desa tersebut. Temuan ini menimbulkan pertanyaan terkait akurasi pendataan penerima bantuan di tingkat desa.
Di tengah gencarnya program bantuan yang digulirkan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa, masih ditemukan masyarakat yang mengaku belum pernah tersentuh bantuan sama sekali. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai proses pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima.
Dalam proses pemutakhiran data, pemerintah berharap bantuan dapat menyasar masyarakat kurang mampu secara tepat sasaran. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa sebagian penerima bantuan dinilai berasal dari kalangan yang secara ekonomi tergolong mampu.
Sejumlah warga menilai proses pendataan yang dilakukan oleh Ketua RT maupun Kepala Dusun seharusnya kembali diverifikasi secara langsung oleh pemerintah desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa warga yang didata benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Menurut informasi yang berkembang di masyarakat, tidak jarang muncul dugaan bahwa proses pendataan lebih mengutamakan kedekatan atau hubungan kekeluargaan dibandingkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya. Kondisi inilah yang kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena bantuan dinilai tidak tepat sasaran.
Sementara itu, Suki, warga Dusun Pangdagang, saat diwawancarai awak media pada Rabu, 24 Juni 2026, mengaku selama menjadi warga desa tersebut dirinya belum pernah menerima bantuan apa pun, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun pemerintah desa.
“Selama menjadi warga Dusun Pangdagang, saya belum pernah mendapat bantuan apa pun dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa. Saya tidak pernah tersentuh bantuan sama sekali,” ucapnya.
Suki juga mengaku melihat banyak warga yang menurut penilaiannya tergolong mampu masih menerima bantuan. Ia bahkan menduga sebagian penerima bantuan merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan perangkat wilayah setempat.
“Saya lihat waktu pembagian bantuan, kebanyakan orang-orang yang berada. Menurut saya mereka tidak pantas mendapat bantuan. Kebanyakan orang-orang dekat kepala dusun dan keluarganya,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terkait pendataan yang dilakukan pada tahun 2026. Menurut pengakuannya, rumah tetangganya didata sebagai calon penerima bantuan, sementara rumahnya justru tidak didatangi petugas pendata.
“Ada pendataan baru tahun 2026. Saya lihat sendiri tetangga di sebelah barat rumah saya didata, sedangkan rumah saya dilewati,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Gapurana yang ditemui awak media pada tahun 2025 di kediamannya mengaku berterima kasih atas informasi yang disampaikan.
“Terima kasih atas informasinya, Mas. Karena tanpa ada yang peduli seperti sampean, tentunya kami tidak mungkin tahu. Nanti akan kami hubungi kepala dusunnya,” ujar Sekretaris Desa Gapurana saat itu.
Satu hari kemudian, Sekretaris Desa Gapurana kembali menghubungi awak media melalui sambungan telepon. Berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari Kepala Dusun, disebutkan bahwa Suki merupakan warga yang baru pindah ke Desa Gapurana. Namun pada saat itu, menurut keterangan yang disampaikan kepada awak media, pihak dusun berjanji akan memasukkan nama Suki dalam pendataan bantuan pada tahun berikutnya.
Meski demikian, menurut pengakuan Suki, hingga adanya pendataan baru pada tahun 2026, janji tersebut belum juga terealisasi.
Padahal, Suki mengaku telah lebih dari satu tahun menjadi warga Desa Gapurana secara sah. Hal tersebut dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang ditunjukkannya kepada awak media.
Kondisi tersebut membuat Suki merasa kecewa. Ia mengaku tidak memahami mengapa dirinya yang merasa layak menerima bantuan justru belum pernah masuk dalam daftar penerima, sementara masih terdapat warga yang menurut pengamatannya tergolong mampu namun tetap menerima bantuan.
“Dengan kondisi seperti ini, saya merasa kecewa. Saya melihat ada masyarakat yang mampu tetapi masih menerima bantuan. Lalu di mana keadilan bagi masyarakat kurang mampu seperti saya,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.
Temuan ini menjadi perhatian karena menyangkut akurasi pendataan dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Sejumlah pihak berharap proses verifikasi data penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih teliti agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, pengawasan terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan dinilai perlu ditingkatkan guna meminimalisir potensi kesalahan maupun dugaan manipulasi data yang dapat mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran.
(M)
