Jakarta — JAGAT BATARA. Mantan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, resmi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia setelah terungkap bergabung dengan militer Rusia dan diduga ikut terlibat dalam konflik bersenjata. Kabar mengejutkan ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum nasional….
Jakarta — JAGAT BATARA. Dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disambut antusias di kalangan publik sebagai komitmen serius dalam memberantas korupsi. Namun, peringatan datang dari tokoh senior politik nasional, Megawati Soekarnoputri, yang mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum jika undang-undang ini tidak dirancang secara ketat dan transparan. Pernyataan…
Sukabumi – Rabu, 14 Mei 2025. JAGAT BATARA. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi resmi meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran perawatan dan perbaikan truk pick up sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2024, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah sebelumnya pada Kamis, 9 Mei 2025,…
Jakarta — JAGAT BATARA. Persidangan perdana kasus dugaan korupsi dalam perkara investasi bodong robot trading Fahrenheit mengungkap fakta mengejutkan. Mantan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, didakwa menilap uang senilai Rp11,7 miliar, yang berasal dari barang bukti perkara, dan membagikannya kepada sejumlah pejabat Kejaksaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan…
Sukabumi, 13 Mei 2025 – JAGAT BATARA. Pemerintah Kota Sukabumi menggelar exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (13/5) di Rumah Dinas Wali Kota. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian audit keuangan daerah yang dilakukan BPK, sekaligus menjadi momen penting untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi terkait tata kelola keuangan di lingkungan Pemkot…
Jakarta — JAGAT BATARA. Penugasan prajurit TNI untuk menjaga kantor-kantor Kejaksaan menuai kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mempertanyakan dasar hukum serta urgensi dari perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menugaskan anggotanya menjaga Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di berbagai daerah. Isnur menilai kebijakan ini…
JAKARTA – JAGAT BATARA. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyuarakan keprihatinannya terhadap nasib hakim-hakim jujur di Indonesia yang justru mendapat perlakuan tidak adil. Salah satu contoh nyata yang ia sebutkan adalah Hakim Djuyamto, yang menurut Mahfud merupakan figur jujur namun justru “dibuang” karena idealismenya memperbaiki sistem peradilan. Pernyataan…
JAKARTA – JAGAT BATARA. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia untuk segera memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak. Desakan ini muncul menyusul adanya pengerahan personel TNI ke lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri…
JAKARTA – JAGAT BATARA. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, angkat bicara soal promosi Hakim Eko Aryanto menjadi Hakim Tinggi di Papua Barat. Sahroni meminta Mahkamah Agung (MA) menunda promosi tersebut, mengingat Eko saat ini sedang dalam proses pemeriksaan etik oleh Komisi Yudisial (KY) terkait penanganan kasus korupsi Harvey Moeis. “Saya rasa seharusnya…
Denpasar — JAGAT BATARA. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan sikap tegas menolak keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di wilayah Bali. Penolakan ini akan diberlakukan apabila ormas tersebut mengajukan pendaftaran resmi ke pemerintah daerah. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Koster dalam konferensi pers di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (12/5/2025). Ia menyebut pemerintah…
