SURABAYA – JAGAT BATARA. Dugaan tindak pidana korupsi kembali mengguncang BUMN pelabuhan nasional. Kantor PT Pelindo Regional 3 Surabaya diobok-obok tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Kamis pagi, 9 Oktober 2025, sekitar pukul 09.30 WIB. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak yang nilainya mencapai Rp196 miliar.
Tak hanya PT Pelindo Regional 3, tim penyidik juga menyasar kantor PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) di hari yang sama. Keduanya diduga terlibat dalam proyek pemeliharaan kolam pelabuhan pada tahun 2023 hingga 2024.
Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Surabaya:
- PT Pelindo Reg 3 Surabaya: No. 22/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Sby, tertanggal 7 Oktober 2025
- PT APBS: No. 21/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Sby, tertanggal 7 Oktober 2025
Dalam operasi tersebut, tim gabungan yang dikerahkan terdiri dari 21 personel, meliputi:
- 10 jaksa penyidik dari Kejari Tanjung Perak
- 5 anggota AMC (Asset Management Committee) dari Kejati Jatim
- 6 personel pengamanan dari unsur TNI
“Penggeledahan dilakukan guna mengumpulkan bukti tambahan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengerukan kolam pelabuhan Tanjung Perak pada 2023 hingga 2024,” ujar Hendi Sinatria, S.H., M.H., Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, kepada awak media.
Dalam penggeledahan di kedua lokasi, penyidik turut melakukan penyitaan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan erat dengan kegiatan proyek pemeliharaan pelabuhan. Di antaranya:
- Beberapa unit laptop
- Dokumen-dokumen penting
- Kontrak kegiatan proyek tahun 2023–2024
Bukti-bukti tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap mekanisme kerja sama antara PT Pelindo Regional 3 dan PT APBS, serta indikasi kerugian negara dari proyek senilai hampir Rp200 miliar ini.
Penanganan perkara dugaan korupsi di Kejari Tanjung Perak mengalami peningkatan signifikan sejak dipimpin oleh Kasi Pidsus Hendi Sinatria. Dalam kurun waktu tiga bulan masa jabatannya, tercatat tiga perkara korupsi besar telah naik ke tahap penyidikan.
Langkah agresif ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan dalam menegakkan hukum, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pelabuhan, yang merupakan pintu utama pergerakan ekonomi nasional. (MP)
