JAKARTA – JAGAT BATARA. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) secara resmi memberangkatkan 5.000 pekerja migran ke delapan negara tujuan. Pelepasan dilakukan secara simbolis dalam sebuah seremoni pada Minggu (15/6/2025) di Menara Kadin, Jakarta Selatan.
Dalam acara tersebut, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie secara langsung melepas 100 pekerja migran yang hadir mewakili ribuan lainnya yang akan diberangkatkan secara bertahap.
“Hari ini Kadin Indonesia mengirim secara simbolik, aslinya 5.000, tetapi yang hadir hari ini 100 lebih. Ini menjadi momentum kerjasama antara Kadin dan Kementerian,” ujar Menteri Abdul Kadir Karding.
Pelepasan ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi dua tantangan besar di Indonesia, yakni pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, program ini juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kadin berupaya membantu pemerintah mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi nasional termasuk daerah dan keluarga dengan kontribusi devisa dari luar negeri,” jelas Abdul.
Menurutnya, pengiriman pekerja migran ke luar negeri tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga pendidikan keterampilan. Diharapkan terjadi transfer of knowledge, transfer of skill, serta pembangunan jejaring internasional yang kelak berguna bagi pembangunan dalam negeri.
Para pekerja migran ini akan ditempatkan di delapan negara tujuan, yaitu Taiwan, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Jerman, Slovakia, Turki, dan Dominika. Mereka berasal dari berbagai bidang pekerjaan, termasuk keperawatan (nurse), perhotelan (hospitality), konstruksi, pertanian, teknik, dan industri logam.
“Masa kerja rata-rata tiga tahun dan bisa diperpanjang tiga tahun lagi. Gaji minimalnya itu Rp 20 juta per bulan. Misalnya di Arab Saudi, gaji minimal segitu. Bayangkan, kalau kerja di Jakarta, butuh waktu empat bulan untuk mengumpulkan nominal yang sama,” terang Abdul.
Selain itu, pemerintah menargetkan dapat mengirim 400.000 tenaga kerja migran sepanjang tahun 2025. Untuk itu, kolaborasi dengan Kadin diharapkan bisa mempercepat pencapaian target tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menekankan bahwa pengiriman pekerja migran bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kerja di luar negeri, tapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.
“Para pekerja ini bukan hanya mencari nafkah. Mereka membangun pengalaman, keahlian, dan jaringan bisnis di negara tujuan. Semua itu bisa menjadi aset luar biasa ketika mereka kembali ke Indonesia,” ungkap Anindya.
Kadin Indonesia, tambahnya, memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem pekerja migran, mulai dari pelatihan, sertifikasi profesi, hingga penempatan dan pemberdayaan saat para pekerja kembali ke tanah air.
“Kadin bisa berpartisipasi bukan saja di pelatihan, tapi juga sertifikasi, penempatan, bahkan pemberdayaan pasca menjadi tenaga kerja migran,” ujar Anindya menutup.
Program pengiriman pekerja migran ini pun menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global. (Red)
