Bekasi – JAGAT BATARA, Kamis (5/6/2025). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi menonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati, setelah ratusan siswanya menggelar aksi demonstrasi damai menuntut transparansi dan keadilan di lingkungan sekolah. Aksi yang berlangsung pada Selasa (3/6/2025) itu menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran serius yang melibatkan sang kepala sekolah.
Informasi penonaktifan Kurniawati dibenarkan oleh Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan, saat dikonfirmasi oleh awak media.
“Iya betul dinonaktifkan Bapak Gubernur, hanya saja saya tidak tahu kapan persisnya,” ujar Sahri.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang melakukan audit terhadap sekolah tersebut menyusul berbagai aduan dari siswa. Namun, Sahri tidak dapat memastikan apakah audit tersebut menyasar keuangan sekolah atau pribadi Kurniawati.
“Tapi untuk audit itu benar,” tambahnya.
Pasca-pencopotan kepala sekolah, suasana di internal SMAN 9 Tambun Selatan mulai bergerak cepat. Sejumlah guru diketahui telah dipanggil oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat untuk memberikan keterangan terkait dinamika internal sekolah.
Sementara itu, pihak sekolah juga sedang membahas siapa yang akan mengisi posisi kepala sekolah secara sementara hingga proses evaluasi selesai.
“Sedang dibahas di internal,” kata Sahri.
Aksi ratusan siswa yang tergabung dari kelas X dan XI ini bukan tanpa alasan. Mereka menuntut klarifikasi atas dugaan manipulasi dokumen berupa pemaksaan tanda tangan siswa untuk pengadaan snack yang diduga fiktif.
Selain itu, mereka juga menolak adanya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan dengan dalih sumbangan pembangunan fasilitas sekolah seperti gedung baru dan pembelian AC untuk mushala. Para siswa menilai hal tersebut tidak transparan dan cenderung memberatkan.
Tak hanya soal keuangan, para siswa juga menyoroti buruknya fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Hingga kini, ruangan UKS hanya dilengkapi sebuah meja tanpa kursi maupun kasur. Yang lebih memprihatinkan, pasokan obat-obatan telah terhenti selama dua bulan terakhir.
Akibatnya, pengurus UKS harus merogoh kocek pribadi demi membeli obat saat ada siswa yang membutuhkan perawatan medis ringan.
Langkah tegas yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk para orang tua siswa yang sebelumnya juga mempertanyakan transparansi anggaran sekolah. Penonaktifan Kurniawati dinilai sebagai sinyal kuat bahwa aspirasi pelajar tak bisa diabaikan begitu saja.
Dengan dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh, publik kini menanti hasil resmi dari investigasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di SMAN 9 Tambun Selatan. (Red)
