SUKABUMI — JAGAT BATARA. Tanggal 20 Oktober 2025 menandai satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu tersebut, arah baru Indonesia mulai terasa: dimulai dari konsolidasi politik dalam negeri, penguatan ekonomi rakyat, hingga diplomasi yang tegas di panggung dunia.
Dari hari pertama dilantik, Prabowo menegaskan misinya secara lugas: menyatukan bangsa. Usai Pemilu 2024 yang sempat memunculkan polarisasi, ia memilih langkah merangkul, bukan memisahkan. Hal ini tercermin nyata melalui Kabinet Merah Putih, yang berisi tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang politik dan profesional.
“Pak Prabowo paham, membangun Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok saja,” ujar Heri Gunawan, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, saat ditemui di Jakarta, Senin (20/10/2025). “Beliau merangkul semua pihak, karena hanya dengan persatuan, Indonesia bisa maju.”
Langkah awal ini menjadi landasan bagi serangkaian kebijakan strategis yang mewarnai tahun pertama pemerintahannya: dari ekonomi, sosial, hingga hubungan luar negeri.
Meski berada di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 berada di angka 5,12 persen, dengan proyeksi rata-rata tahunan stabil di kisaran 5 persen.
“Ini membuktikan fondasi ekonomi nasional tetap kokoh. Target 5,3 persen di akhir tahun bukan sekadar angka, tapi refleksi dari optimisme bahwa Indonesia bisa melangkah menuju pertumbuhan 8 persen dalam beberapa tahun ke depan,” kata Heri Gunawan.
Pertumbuhan tersebut berdampak langsung pada rakyat. Lapangan kerja bertambah, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen — terendah sejak krisis 1998 — dan tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga menyentuh angka 8,47 persen.
Tiga sektor utama: perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan menjadi motor penciptaan lebih dari 3,5 juta lapangan kerja baru. Sementara itu, gini rasio menurun ke 0,375, menandakan bahwa pemerataan ekonomi semakin membaik.
Salah satu program andalan yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak diluncurkan, program ini telah menyasar lebih dari 31 juta penerima manfaat — mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp20,6 triliun dari total Rp71 triliun, MBG bukan hanya sekadar soal gizi. Program ini dipandang sebagai investasi masa depan bangsa, memastikan generasi muda tumbuh sehat dan siap bersaing.
Tidak hanya itu, Prabowo juga memperkenalkan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Hingga Oktober 2025, tercatat sudah berdiri 165 Sekolah Rakyat di daerah terpencil serta 12 Sekolah Garuda di berbagai kota besar. Tujuannya jelas: membuka akses pendidikan dan mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di kancah global.
“Ini bukan sekadar proyek pendidikan, tapi investasi jangka panjang bangsa,” tambah Heri Gunawan.
Di sektor pertanian, pemerintahan Prabowo mencatat pencapaian bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, stok beras nasional mencapai 4 juta ton, dan tidak ada impor beras medium sepanjang tahun.
Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat ke 124,36, mencerminkan naiknya kesejahteraan petani. Pemerintah menaikkan harga pembelian gabah menjadi Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg, menjamin petani memperoleh keuntungan layak.
Tak hanya itu, program Koperasi Merah Putih mulai digulirkan di seluruh pelosok Indonesia. Sebanyak 80 ribu koperasi desa/kelurahan kini tengah dibangun dengan tujuh jenis gerai usaha, dari sembako hingga apotek desa.
“Ekonomi rakyat harus hidup dari bawah. Inilah semangat kemandirian yang sedang dibangun Pak Prabowo,” tegas Hergun.
Di panggung internasional, kepemimpinan Prabowo juga menunjukkan ketegasan dan keberpihakan terhadap nilai kemanusiaan. Dalam berbagai forum dunia, seperti Sidang Umum PBB dan KTT Sharm El-Sheikh di Mesir, Presiden Prabowo menyuarakan dukungan kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Indonesia aktif mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza, menegaskan komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan solidaritas global.
Secara strategis, Indonesia juga telah resmi bergabung dengan BRICS, bersama negara-negara besar seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah ini dianggap memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi dunia yang semakin multipolar.
Dua kesepakatan dagang besar pun berhasil diteken: IEU-CEPA dengan Uni Eropa dan ICA-CEPA dengan Kanada. Perjanjian ini membuka peluang ekspor baru dan memperluas pasar untuk komoditas unggulan Indonesia.
“Perjanjian ini membuka pasar baru bagi komoditas unggulan kita. Dampaknya akan terasa dalam pertumbuhan investasi dan ekspor,” jelas Hergun.
Heri Gunawan, sebagai wakil rakyat dari Sukabumi, menilai bahwa meski hasil-hasil pembangunan belum merata, namun arah pemerintahan Prabowo sudah sangat jelas: meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat kedaulatan bangsa.
“Setahun ini bukan sekadar pencapaian, tapi permulaan. Pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa politik bisa menjadi jalan pengabdian, bukan perebutan kekuasaan,” tuturnya.
Ia menutup dengan pernyataan optimis:
“Indonesia hari ini lebih percaya diri. Rakyat mulai merasakan hasil kerja nyata. Dan di dunia internasional, nama Indonesia kembali disegani. Inilah buah dari kepemimpinan yang kuat, visioner, dan tulus untuk negeri.” (MP)
