Headlines

Mobil Brimob Lindas Pengemudi Ojol hingga Tewas Saat Demo di DPR, Polisi Janji Evaluasi

Screenshot 2025 08 29 073821

Jakarta – JAGAT BATARA. Aksi unjuk rasa buruh dan serikat pekerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis, 28 Agustus 2025, berujung tragis. Seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brigade Mobil (Brimob) di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Peristiwa nahas tersebut terjadi di depan Rumah Susun Bendungan Hilir II, saat unjuk rasa memasuki fase kericuhan pada malam hari. Berdasarkan keterangan saksi mata, Kevin—salah satu penghuni rusun yang berada tak jauh dari lokasi kejadian—mobil Brimob melaju kencang dan menabrak seorang pengemudi ojol yang terjatuh di tengah jalan. Tanpa berhenti, mobil tersebut terus melaju dan melindas tubuh korban.

Screenshot 2025 08 29 075852

“Ada (pengemudi) ojek online yang terjatuh dan tertabrak. Tapi mobil tidak berhenti, melainkan terus maju dan melindas korban,” ujar Kevin kepada Tempo, Kamis malam, 28 Agustus 2025.

Menurut Kevin, saat itu aparat kepolisian tengah berusaha menahan massa demonstran di sekitar SPBU Pejompongan, tidak jauh dari rusun. Sekitar pukul 19.25 WIB, sebuah mobil rantis tiba-tiba melaju kencang ke arah kerumunan massa tanpa memperhatikan situasi di sekelilingnya.

Dalam video amatir yang beredar dan diterima Tempo, tampak jelas rantis tersebut tetap melaju meski korban telah terkapar di jalan. Beberapa demonstran berusaha mengejar dan menghentikan kendaraan itu, namun tak berhasil.

Tak hanya itu, aparat juga melepaskan tembakan gas air mata ke arah permukiman warga. “Bahkan penghuni rusun di lantai sepuluh masih mencium gas air mata,” kata Kevin, menandakan luasnya dampak dari penembakan tersebut.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mengonfirmasi bahwa pengemudi ojol yang menjadi korban dalam insiden tersebut bernama Affan Kurniawan. Ia dinyatakan meninggal dunia dan jenazahnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Menanggapi tragedi ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mendatangi RSCM pada Jumat dini hari, 29 Agustus 2025. Ia menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban.

“Kami akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya minta maaf kepada keluarga korban dan seluruh keluarga besar ojek online atas musibah yang terjadi,” ujar Sigit di depan ruang jenazah RSCM.

Meski menyatakan akan mengevaluasi prosedur pengamanan unjuk rasa, Jenderal Sigit belum menjelaskan langkah konkret untuk mengatasi brutalitas aparat saat menghadapi massa. Hingga berita ini diturunkan, tujuh personel Brimob dari Polda Metro Jaya telah diperiksa terkait keterlibatan mereka dalam insiden ini.

Latar Belakang Aksi

Demonstrasi besar-besaran ini dimulai sejak Kamis pagi, 28 Agustus 2025. Aksi pertama digerakkan oleh elemen serikat buruh yang membawa enam tuntutan utama, yakni:

  • Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah,
  • Menghentikan praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) massal,
  • Mereformasi sistem perpajakan perburuhan,
  • Mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law,
  • Mengesahkan RUU Perampasan Aset,
  • Merevisi RUU Pemilu.

Massa buruh membubarkan diri pada siang hari, namun situasi tetap dinamis. Menjelang sore hingga malam, gelombang massa baru berdatangan, terdiri dari mahasiswa dan pelajar berseragam sekolah.

Mereka menyuarakan tuntutan berbeda, yakni pembubaran DPR dan pencabutan tunjangan berlebihan bagi anggota dewan. Situasi memanas saat aparat mulai membubarkan massa dengan tembakan gas air mata dan pengerahan kendaraan taktis.

Tragedi yang merenggut nyawa Affan Kurniawan memicu kecaman luas dari masyarakat sipil, terutama komunitas pengemudi ojol. Mereka menuntut keadilan atas tindakan represif aparat yang dinilai berlebihan dalam menangani demonstrasi.

Pihak kepolisian telah menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti kasus ini, namun publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar permintaan maaf. Investigasi internal dan transparansi proses hukum terhadap aparat yang terlibat menjadi sorotan penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak sipil di tengah dinamika demokrasi. (K)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *