Sukabumi — JAGAT BATARA, 13 September 2025. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, Kecamatan Cikole, Jumat (12/10/2025) sore. Mereka menuntut Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, agar menepati janji mengevaluasi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Sukabumi.
Ketua GMNI Sukabumi, Aris Gunawan, menilai kebijakan kenaikan tunjangan DPRD justru membebani keuangan daerah dan tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat.
“Dalam Perwal terbaru, tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD naik menjadi Rp 34,4 juta, Wakil Ketua Rp 31,9 juta, dan anggota Rp 28,9 juta. Sedangkan tunjangan transportasi naik menjadi Rp 26,5 juta untuk Ketua, Rp 24,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp 20 juta untuk anggota,” ujar Aris.
Menurutnya, angka tersebut melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya. Total tunjangan perumahan naik dari Rp 8,95 miliar pada 2024 menjadi Rp 12,31 miliar pada 2025, atau meningkat 37,4 persen. Sedangkan tunjangan transportasi melonjak dari Rp 5,60 miliar pada 2022 menjadi Rp 8,58 miliar pada 2025, naik 53,2 persen.
“Akibatnya, kebutuhan APBD Kota Sukabumi membengkak hingga Rp 6,33 miliar per tahun. Padahal, Kota Sukabumi masih menghadapi kemiskinan 7,246 persen atau sekitar 24 ribu jiwa. Garis kemiskinan naik menjadi Rp 678.258 per kapita per bulan, dengan rasio gini 0,425 yang menunjukkan kesenjangan tinggi,” tegas Aris.
GMNI menilai anggaran miliaran rupiah untuk tunjangan DPRD lebih baik dialihkan ke program prioritas rakyat, seperti peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur dasar.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyatakan Perwal tentang tunjangan DPRD saat ini masih dalam tahap evaluasi.
“Kalau mencabut masalah Perwal ini saya tidak mungkin sendiri, harus bersama DPRD. Kalau dengan DPRD kita siap, bukan saya takut,” kata Ayep di hadapan massa aksi.
Aksi mahasiswa berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Massa berjanji akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah daerah benar-benar mengambil langkah konkret.
(Dian Iskandar)
