Jakarta – JAGAT BATARA. Dugaan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) dalam kasus korupsi mega proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) kembali mencuat. Meskipun telah dipanggil sebagai saksi tahun lalu, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Budi. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik: Kapan Budi Karya diperiksa lagi?
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, memberikan sinyal bahwa nama Budi Karya kembali muncul dalam pengembangan perkara, khususnya dalam proyek DJKA di wilayah Sulawesi, setelah sebelumnya fokus pengusutan dilakukan terhadap proyek di Pulau Jawa dan Sumatera.
“Perkara DJKA saat ini masih kita tangani, kalau tidak salah masih Makassar dan Medan. Nanti akan kita kembangkan ke Sulawesi,” ujar Asep Guntur dalam konferensi pers, Senin (14/4/2025).
Nama Budi Karya tidak hanya muncul dalam penyidikan internal KPK, tetapi juga disebut secara terbuka di persidangan kasus DJKA pada Januari 2025. Danto Restyawan, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, membeberkan bahwa ada permintaan pengumpulan dana sebesar Rp 5,5 miliar dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di DJKA.
Dana itu, menurut Danto, diminta oleh Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides atas perintah langsung dari Budi Karya, dan diduga digunakan untuk mendukung pemenangan Pilpres 2019 bagi Joko Widodo. Selain itu, disebut pula bahwa uang hasil “fee” kontraktor proyek digunakan untuk membeli 25 ekor hewan kurban dan menyumbang Rp 1 miliar untuk bahan bakar pesawat saat kunjungan kerja Menteri Perhubungan ke Sulawesi.
Danto mengaku diperintahkan langsung oleh Budi untuk menarik dana dari sembilan PPK, termasuk terdakwa Yofi Akatriza, dengan kisaran setoran masing-masing sekitar Rp 600 juta.
Budi Karya sebelumnya pernah diperiksa penyidik KPK bersama Sekjen Kemenhub Novie Riyanto pada Rabu, 26 Juli 2023. Mereka dimintai keterangan seputar mekanisme internal dan evaluasi proyek DJKA. Namun, hingga kini belum ada informasi resmi dari KPK mengenai kelanjutan pemeriksaannya.
Ketika dikonfirmasi soal aliran dana, Budi Karya memilih irit bicara dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinas, tanpa memberikan klarifikasi kepada media.
“Terima kasih kepada KPK yang telah konsisten. Upaya ini, insyaallah, kami dukung untuk menghilangkan korupsi di Indonesia,” kata Budi saat itu, tanpa menjawab pertanyaan soal keterlibatan dirinya.
KPK kini tengah fokus mengusut proyek DJKA yang tersebar di berbagai kota seperti Solo, Semarang, Bogor, Cianjur, Lampegan, hingga Medan dan Makassar. Asep menyebut, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari jaringan korupsi yang melibatkan kontraktor dan pejabat internal DJKA secara sistemik.
“Banyak ruasnya, mulai dari Jawa Barat, kemudian ke Sumatera, dan nanti insyaallah akan sampai ke Sulawesi,” tegas Asep.
Saat ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk enam pejabat di subholding PT Pertamina dan tiga dari pihak swasta, dalam kaitannya dengan kasus korupsi proyek kilang dan migas. Namun dalam kasus DJKA, fokus kini mengarah pada potensi keterlibatan level kementerian.
Meski tekanan publik semakin tinggi, KPK meminta masyarakat menunggu proses hukum yang tengah berjalan.
“Kapan mantan Menteri Perhubungan akan dimintai keterangan lagi? Ya, nanti ditunggu saja. Kita sedang fokus pada pengembangan proyek di daerah lain terlebih dahulu,” tandas Asep. (Red)