Jakarta – JAGAT BATARA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan penegakan integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia menilai keberadaan pimpinan DJBC yang berasal dari kalangan militer menjadi keuntungan besar dalam upaya menertibkan praktik penyelewengan.
“Dirjen Bea Cukai juga dari tentara, bintang tiga. Seharusnya orang-orang takut kalau main-main sama dia,” ujar Purbaya dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Sebagai informasi, posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini dijabat oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, seorang purnawirawan jenderal bintang tiga dari TNI Angkatan Darat. Djaka mengakhiri masa dinas militernya dengan pangkat Letnan Jenderal sebelum dipercaya memimpin DJBC oleh Menteri Keuangan.
Dalam upaya memperketat pengawasan, Purbaya berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kinerja aparat Bea dan Cukai benar-benar berjalan sesuai aturan.
“Nanti saya akan random test di pelabuhan-pelabuhan, betul-betul random. Jadi dia juga nggak tahu. Ini untuk mengetes apakah pengawasan sudah betul atau belum,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sidak terutama akan difokuskan pada jalur hijau, yaitu jalur yang selama ini memberikan izin pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik maupun dokumen secara mendalam.
“Ada jalur merah dan jalur hijau. Jalur merah kan biasanya diperiksa terus, yang hijau nggak pernah diperiksa sama sekali. Jalur hijau saya akan random test, tapi tidak mengganggu alur barang,” jelasnya.
Berdasarkan keterangan di laman resmi DJBC, jalur hijau merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik dan tanpa penelitian dokumen sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Purbaya yang baru sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan itu juga menegaskan akan menindak tegas pejabat Bea dan Cukai yang terbukti nakal, sebagaimana langkah bersih-bersih yang sebelumnya diterapkan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Terkait pemecatan, lain-lainnya belum ada. Tapi pesannya sama, ke depan kita akan bersihkan aparat pajak maupun bea cukai dari praktik-praktik yang mungkin kurang baik,” kata Purbaya dalam diskusi daring Media Gathering 2025, Jumat (10/10/2025).
Ia menambahkan, meski hingga kini belum ada pejabat Bea Cukai yang kedapatan melakukan kecurangan hingga harus dipecat, namun ia menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan keras bila ada pelanggaran serupa di masa mendatang.
“Saya enggak melihat ke belakang, tapi kalau di sini masih ada yang macam-macam lagi, saya akan berhentikan juga,” tegasnya.
Namun demikian, Purbaya menilai kebijakan tegas harus diimbangi dengan sistem penghargaan bagi pegawai yang berintegritas. Ia berencana memberikan insentif khusus bagi pegawai pajak dan Bea Cukai yang mampu meningkatkan tax ratio Indonesia ke level 12 persen, dari yang saat ini masih stagnan di kisaran 10 persen.
“Kalau bisa 12 persen dalam waktu satu tahun, kita akan kasih insentif ke mereka. Supaya ada fair treatment, ada hukuman, tapi juga ada reward kalau mereka bekerja dengan baik,” ujarnya.
Langkah-langkah tegas dan terukur ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen melakukan reformasi menyeluruh di bidang pajak dan kepabeanan, demi menciptakan sistem fiskal yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi. (MP)
