JAKARTA — JAGAT BATARA. Polemik terkait pencabutan kartu liputan (ID card) seorang wartawan Istana kini menjadi sorotan tajam publik, khususnya dari kalangan insan pers. Keputusan yang melibatkan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, telah menimbulkan diskusi hangat mengenai kebebasan pers, akses informasi publik, dan tata kelola peliputan di lingkungan Istana Negara.
Kebijakan pencabutan ini dinilai membutuhkan peninjauan secara arif dan bijaksana. Banyak pihak menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dengan aturan protokoler yang berlaku di lingkungan kepresidenan. Para pelaku media mendesak agar akses peliputan tetap dijamin, tanpa mengabaikan tata tertib yang telah ditetapkan.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pihak Istana tengah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia menyebut bahwa Istana berencana menggelar audiensi resmi sebagai upaya membangun komunikasi yang konstruktif dengan pihak media.
“Kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujar Prasetyo usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam (28 September 2025).
Prasetyo juga menekankan pentingnya menjadikan audiensi ini sebagai sarana mempererat hubungan antara Istana dan awak media yang selama ini menjadi mitra kerja strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Kita perlu membangun komunikasi yang selaras,” tambahnya.
Pernyataan Prasetyo menjadi sinyal bahwa Istana membuka ruang dialog demi mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak—baik dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun dari kalangan media sebagai pilar demokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan resmi pencabutan ID Card Diana Valencia. Namun, upaya untuk menyelenggarakan audiensi ini disambut positif oleh banyak pihak, yang berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dan prinsip kebebasan pers tetap dijunjung tinggi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (MP)
