Jakarta – JAGAT BATARA. Di tengah sorotan publik atas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Menteri PU Dody Hanggodo secara terbuka mengakui adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran di kementerian yang ia pimpin. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian PU, Jumat (4/7/2025).
Menurut Dody, kondisi ini mengonfirmasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyoroti tidak efisiennya alokasi belanja infrastruktur di Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian PU.
“Prediksi dari Pak Prabowo itu sudah tepat, bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran,” ujar Dody tegas di hadapan awak media.
Dody menjelaskan bahwa salah satu indikasi nyata dari tidak efisiennya penggunaan anggaran tersebut tercermin dalam kasus dugaan korupsi yang tengah menjerat Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung (Babel) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut).
Khusus untuk BWS Babel, kebocoran anggaran disebut mencapai lebih dari 40 persen dari nilai proyek yang digarap. Kasus ini, menurutnya, menjadi contoh konkret bagaimana tata kelola anggaran yang buruk berdampak langsung terhadap pembangunan.
“Kami juga sedang mempercepat proses hukum yang sudah berjalan pada Balai Besar Wilayah Sungai di Bangka Belitung. Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen,” ungkapnya.
Dody juga mengaitkan ketidakefisienan anggaran dengan tingginya nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang saat ini berada di angka 6. ICOR sendiri merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan jumlah investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output ekonomi.
Semakin tinggi ICOR, berarti semakin tidak efisien belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Idealnya, nilai ICOR yang efisien berada di bawah angka tersebut.
“Selain menekan tingkat kebocoran anggaran, yang juga harus kita kerjakan adalah mengefisiensikan belanja infrastruktur. Belanja yang kemudian bisa diserahkan kepada swasta akan kita arahkan ke sana. Harapannya cuma satu, ICOR kita bisa turun dari angka 6,” tutur Dody.
Untuk menekan ketidakefisienan, Kementerian PU menurut Dody akan mengkaji ulang pola belanja infrastruktur dan mendorong peran serta pihak swasta dalam proyek-proyek pembangunan nasional. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban anggaran negara sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek infrastruktur.
Pengakuan terbuka Menteri Dody soal lemahnya efisiensi di kementeriannya menambah catatan penting dalam penegakan tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel. Publik kini menanti tindak lanjut reformasi yang dijanjikan pemerintah demi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan tepat sasaran, bebas dari korupsi, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional. (MP)
