Tanjungpandan – JAGAT BATARA, 22 Juli 2025. Komitmen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan kembali ditegaskan di Kabupaten Belitung. Sebanyak 42 Koperasi Desa Merah Putih dan 7 Koperasi Kelurahan secara resmi diluncurkan pada Senin (21/7), dalam sebuah acara yang berlangsung di Pendopo Pantai Tanjung Kelayang. Peluncuran ini merupakan bagian dari program nasional yang diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia, mencakup lebih dari 80.000 koperasi Merah Putih.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (KUKMPTK) Kabupaten Belitung, Syamsudin, menjelaskan bahwa seluruh koperasi yang diluncurkan tersebut telah memiliki badan hukum per 19 Juni 2025.
“Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif Pemerintah Pusat melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai upaya strategis dalam mendorong kemandirian bangsa melalui penguatan ekonomi kerakyatan,” ujar Syamsudin.
Peluncuran ini mendapatkan sambutan hangat dan apresiasi dari Bupati Belitung, Djoni Alamsyah, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyebut koperasi sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi lokal, dan menaruh harapan besar agar koperasi dapat menjadi wadah pengembangan potensi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk tumbuh bersama, menjadi rumah bersama, sekaligus tonggak kebangkitan ekonomi di Belitung,” tutur Bupati Djoni.
Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel, seiring dengan tuntutan zaman. Ia menyebut bahwa koperasi masa kini harus dikelola layaknya perusahaan modern—dengan arah, target, dan semangat pertumbuhan yang jelas.
“Koperasi harus memiliki sistem kontrol yang kuat dan terus menumbuhkan semangat untuk berkembang. Ini penting sebagai motivasi kolektif agar koperasi mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pesannya.
Program Koperasi Merah Putih ini menjadi tonggak baru dalam upaya penguatan ekonomi berbasis komunitas di Kabupaten Belitung. Melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah daerah berharap tercipta kemandirian ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
(deds)
