Jember – JAGAT BATARA. Sabtu, 31 Oktober 2026. Mahasiswa bersama elemen masyarakat menggelar aksi #Indonesiasadar dengan membawa 18 tuntutan terkait kebijakan pemerintah nasional di depan gedung DPRD Jember, Jumat (30/10/2026). Aksi menyoroti enam bidang persoalan, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, demokrasi, serta hak asasi manusia (HAM). Massa menilai berbagai kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir belum menjawab persoalan masyarakat.
Massa aksi berkumpul di kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) sejak pukul 13.00 WIB. Setelah menyampaikan orasi, mereka bergerak menuju bundaran depan Gedung DPRD Jember sekitar pukul 15.00 WIB.
Dengan membawa jargon “Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan”, mahasiswa menyuarakan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Dhiya’ul Haq, mengatakan 18 tuntutan tersebut merupakan akumulasi keresahan masyarakat terhadap persoalan di tingkat lokal maupun nasional.
“Kita membawa 18 tuntutan yang lahir dari enam bidang. Ini adalah manifestasi dari keresahan nyata masyarakat, baik di tingkat lokal Jember maupun secara nasional,” kata Dhiya’ul di tengah massa aksi.
Menurutnya, demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mahasiswa menilai pemerintah belum menghadirkan situasi konkret atas berbagai persoalan yang membebani masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah kebijakan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dinilai terpinggirkan demi memprioritaskan program-program populis.
“Anggaran negara dikorbankan, dana pendidikan dipangkas, dana kesehatan disunat demi memprioritaskan program-program populis yang belum matang,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengakui program tersebut memiliki dampak positif dalam membuka lapangan kerja dan membantu pemenuhan gizi anak. Namun, lemahnya pengawasan dinilai memicu persoalan, termasuk kasus keracunan massal dan tata kelola dapur yang belum profesional.
Persoalan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kesehatan turut menjadi perhatian. Mahasiswa menilai masih banyak guru honorer di daerah yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, sementara tenaga kesehatan belum mendapatkan hak secara layak.
“Banyak guru honorer dan tenaga medis yang diacuhkan begitu saja. Kehadiran kami di sini adalah untuk merebut kembali keadilan bagi mereka semua,” tandasnya.
Ia menegaskan aksi #Indonesiasadar tidak berhenti pada demonstrasi tersebut. Mahasiswa berjanji terus mengawal tuntutan dan menggelar aksi lanjutan apabila aspirasi mereka tidak mendapat respons.
“Aksi ini tidak berhenti hari ini. Jika penguasa dan DPRD Jember berani mengkhianati amanat rakyat, cuma ada satu kata: kita lawan bersama-sama,” terangnya.
Aksi tersebut mendapat respons dari anggota DPRD Jember Fraksi PDI Perjuangan, Wahyu Prayudi Nugroho, yang menemui perwakilan massa. Ia mengatakan lembaganya terbuka menerima dan mengawal aspirasi mahasiswa.
Menurut Wahyu, sejumlah persoalan yang disampaikan massa akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Isu tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penanganan bencana, hingga supremasi sipil.
“Kami berkomitmen penuh meneruskan setiap tetes aspirasi ini agar keberpihakan kepada rakyat kecil benar-benar nyata,” ujar Wahyu.
Politisi yang bertugas di Komisi D DPRD Jember itu juga menyebut pihaknya telah mendorong penambahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari alokasi awal Rp8 miliar, DPRD mengusulkan tambahan Rp4 miliar. Penambahan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas penanganan bencana di Kabupaten Jember.
(Dang)
