BANDUNG — JAGAT BATARA. Suasana rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6/2025), mendadak menjadi riuh saat Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan melontarkan sindiran tajam kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman. Sindiran tersebut terkait ketidakhadiran Herman dalam berbagai forum resmi, termasuk rapat-rapat paripurna di Gedung DPRD maupun di Gedung Sate, kantor pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Kejadian bermula saat anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Pipik Taufik Ismail, menyoroti utang Provinsi Jawa Barat kepada BPJS yang disebut mencapai Rp300 miliar. Pipik menuntut agar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)—yang dijabat oleh Sekda—memberikan penjelasan secara langsung dalam forum tersebut.
“Ini kasusnya di 2024, maka kami Fraksi PDIP ingin meminta Ketua TAPD untuk memberi penjelasan terkait utang BPJS Rp300 miliar. Ini mengganggu keuangan BPJS di beberapa daerah di Jabar,” tegas Pipik dalam rapat.
Menanggapi itu, pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyatakan bahwa pembayaran utang tersebut akan diakomodasi dalam perubahan anggaran tahun 2025. Ia pun mempersilakan Wakil Gubernur memberikan tanggapan.
Wagub Erwan kemudian menjawab bahwa ia dan Gubernur saat ini belum menjabat pada tahun anggaran 2024, sehingga pihak yang lebih berwenang untuk memberikan penjelasan adalah Sekda Herman selaku Ketua TAPD saat itu.
“Karena saya dan Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real, tadi seperti disampaikan anggota Fraksi PDIP,” ujar Erwan.
Namun, di luar substansi jawaban tersebut, Erwan justru melontarkan kritik tajam mengenai ketidakhadiran Sekda dalam forum resmi legislatif.
“Sekalian tanyakeun, ‘Ka mana wae Sekda?’ Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor gak pernah ada. Coba tanyakan, yang terhormat anggota DPRD,” ucap Erwan, yang langsung disambut riuh oleh para anggota dewan yang hadir.
Merespons pernyataan Wakil Gubernur, MQ Iswara menegaskan bahwa masalah tersebut merupakan urusan internal eksekutif dan tidak perlu diperluas ke ranah legislatif.
“Masalah yang disampaikan Wakil Gubernur tadi biarlah menjadi masalah internal eksekutif. Kita jaga rumah kita masing-masing,” ujar Iswara.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda merupakan satu kesatuan utuh.
Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menanggapi sindiran Wagub dengan menyebut bahwa dirinya tengah melaksanakan instruksi Gubernur Dedi Mulyadi untuk lebih aktif bekerja di lapangan.
“Gubernur meminta seluruh birokrasi bekerja ekstra. Semua hari kerja, semua jam kerja. Karena itu sekarang kita punya tagline kerja ‘sabubukna’, dalam tanda kutip,” kata Herman kepada wartawan, Kamis malam.
Menurutnya, ‘sabubukna’ berarti bekerja dengan totalitas dan tidak asal-asalan. Ia menekankan bahwa kehadirannya di lapangan adalah bagian dari strategi reformasi birokrasi yang tengah digencarkan.
“Kita tetap melakukan mitigasi dan antisipasi. Jangan sampai kerja kelihatan lari ke sana ke mari tapi tanpa perhitungan, itu konyol. Spiritnya sedang kita pacu,” imbuhnya.
Herman juga membantah dirinya tidak menjalankan tugas. Ia menyebut bahwa dirinya tetap aktif dan bahkan memimpin sejumlah rapat penting di Gedung Sate. Salah satu yang terbaru adalah rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di Ruang Rapat Ciremai, Gedung Sate.
Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan adanya dinamika internal di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang kini mendapat sorotan publik, khususnya menyangkut efektivitas komunikasi dan koordinasi antara unsur pimpinan daerah. (Red)
