Bekasi – JAGAT BATARA. Alih-alih membawa harapan baru, kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, justru menyisakan luka mendalam bagi puluhan warga. Hanya berselang beberapa hari setelah kunjungan tersebut, sebanyak 50 bangunan semi permanen yang dihuni warga untuk tempat tinggal dan usaha kecil dibongkar oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi, Rabu (18/6/2025).
Bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang Jalan Kong Isah itu dinyatakan berdiri di atas lahan milik Perum Jasa Tirta, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah menyebut bahwa lokasi tersebut akan dinormalisasi dan dibangun ulang oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat.
“Setelah penertiban, akan dilakukan normalisasi oleh Perum Jasa Tirta dan pembangunan dari SDA Jawa Barat. Pemerintah daerah juga ikut mendukung,” ujar Ganda Sasmita, Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi di lokasi pembongkaran.
Pembongkaran bangunan ini disebut sebagai tindak lanjut dari perintah Gubernur Dedi Mulyadi, yang disampaikan melalui Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, setelah kunjungan ke Kampung Gabus beberapa hari sebelumnya.
“Ini didasari dari kunjungan Pak Gubernur, kemudian meminta kepada Pak Bupati untuk menertibkan bangunan yang ada di Srimukti,” tambah Ganda.
Namun alih-alih mendukung langkah tersebut, warga justru mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap kebijakan ini.
Salah satu suara keras datang dari Irwansyah (51), pemilik warung kopi yang turut dibongkar. Ia mengaku sangat kecewa terhadap tindakan pemerintah, khususnya terhadap sosok Dedi Mulyadi yang dulu ia dukung dalam pemilihan.
“Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi), sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp1.000–Rp2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya. Kalau begini, saya mau makan dari mana? Kerjaan susah,” kata Irwansyah penuh getir.
Lebih lanjut, Irwansyah mengaku tidak diberitahu secara langsung soal agenda kunjungan gubernur tersebut. Bahkan ia menilai kunjungan itu hanya sebatas untuk kebutuhan konten tanpa mendengar langsung keluhan warga.
“Enggak dikasih tahu, cuma ngonten doang,” sindirnya.
Ia juga menyebut bahwa sebagian besar warga yang terdampak merupakan pendukung Dedi Mulyadi di pemilu sebelumnya, sehingga merasa dikhianati oleh keputusan sepihak pemerintah.
Tak sedikit warga kini berharap masa jabatan Dedi Mulyadi hanya berlangsung satu periode. Rasa kecewa mendalam itu membuat sebagian warga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Ya terserah pemerintah, mau diganti ya syukur. Kalau enggak ya sudah, saya ihklasin. Paling Dedi Mulyadi satu periode,” ucap Irwansyah lirih.
Sementara itu, Camat Tambun Utara, Najmuddin, mencoba menenangkan situasi dengan memberi sedikit celah harapan kepada warga terdampak. Menurutnya, warga masih bisa berdagang di lokasi tersebut selama tidak mendirikan bangunan permanen.
“Kalau untuk berdagang, selagi itu bermanfaat silakan saja, enggak dilarang. Yang enggak boleh itu bangunan permanen,” jelas Najmuddin. (Red)
