MATARAM – JAGAT BATARA, 2 Agustus 2025. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengamanan institusinya dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai kegiatan operasional. Mulai dari pengamanan kantor, pengawalan tahanan, hingga operasi tangkap tangan (OTT), keterlibatan TNI dinilai krusial untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Kejati di lapangan.
Kepala Kejati NTB, Wahyudi, mengungkapkan bahwa pelibatan TNI tidak hanya terbatas pada tingkat provinsi, tetapi juga akan menjangkau seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di kabupaten/kota se-NTB.
“Pengamanan kantor, personel, dan operasi. Artinya, operasi yang memang butuh dukungan pengamanan dari TNI. Kalau itu operasi pengawalan tahanan, OTT, kalau kami butuh keamanan teman-teman TNI, ya kami minta bantuan,” jelas Wahyudi dalam pernyataannya, Kamis (31/7/2025).
Wahyudi menambahkan bahwa para personel TNI yang ditugaskan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di masing-masing unit kerja Kejati.
“Apapun itu, kalau memang kami butuh pengamanan, nanti praktiknya akan di-mapping, seperti apa kebutuhan kita,” ujarnya.
Meski demikian, Wahyudi belum merinci waktu pasti dimulainya pelibatan TNI maupun jumlah personel yang akan ditempatkan. Namun, ia memastikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama strategis yang telah dirancang di tingkat pusat.
Sebagai landasan formal kerja sama, Kejati NTB telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana yang wilayah kerjanya mencakup NTB, Bali, dan NTT.
“Saya sudah menandatangani MoU dengan Pangdam Udayana di Bali karena memang wilayah NTB masuk wilayah Pangdam Udayana dalam rangka pengamanan kantor dan personel,” tegas Wahyudi.
Selain pengamanan fisik, kerja sama ini diharapkan juga dapat meningkatkan ketertiban dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas Kejati, khususnya yang menyangkut perkara-perkara berat dan sensitif di bidang tindak pidana khusus. Koordinasi lebih lanjut dengan Komandan Korem (Danrem) 162/Wira Bhakti akan dilakukan untuk mengatur teknis pelibatan pasukan dan pembagian tugas di lapangan.
Langkah sinergis antara Kejati dan TNI ini menandai komitmen bersama dalam menciptakan sistem hukum yang lebih aman, tegas, dan berwibawa, seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara hukum dan kebutuhan akan perlindungan bagi aparat penegak hukum di daerah. (MP)
