Kategori: Hukum
Polsek Kangean Gerak Cepat Amankan Terduga Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur
Sumenep – JAGAT BATARA. Polsek Kangean Madura Jawa Timur gerak cepat, amankan tiga terduga pelaku pemerkosaan anak dibawah umur dan satu dalam pengejaran. Sabtu (1/6/2024) Kronologis kejadian pada hari Jum’at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib dibelakang sebuah gubuk area persawahan Dusun Barat Dhalem Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Diketahui korban berinisial…
Selisih APBD 2023 sebesar Rp.16 M jangan libatkan Setwan DPRD Kab. Sukabumi.
Sukabumi – JAGAT BATARA. Minggu, 2 juni 2024. SETWAN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dan dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan…
Lambannya Penanganan Kasus Dugaan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru SD Arita Aprilia Aktivis Muda Angkat Bicara.
Sumenep – JAGAT BATARA. Seorang aktivis muda dengan berani, mengungkapkan kemarahannya atas lambannya penanganan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru SD yang hingga kini belum mendapat kepastian di meja Polres Sumenep. Arita Aprilia, Aktivis muda dan cantik jelita, secara tegas mengatakan, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di SD Kebonagung…
Masyarakat Kecewa terhadap Pemerintahan Bupati Sukabumi (MH) terkait selisih APBD Tahun 2023 sebesar Rp 16 M.
Sukabumi – JAGAT BATARA. Kamis, 30 Mei 2024. Informasi yang dihimpun oleh awak media, terkait selisih APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 16.614.857.768. yang diungkapkan oleh Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi partai Gerindra ADZA. Sebelumnya selisih anggaran tersebut berasal dari penetapan Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang telah disepakati anggota Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah…
PJI TOLAK KERAS RUU PENYIARAN! NGAWUR DAN DZOLIM!
JAGAT BATARA. PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) setuju UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 direvisi. Bahkan memang seharusnya direvisi!, karena media Penyiaran tunduk UU Pers dan mematuhi KEJ (Kode Etik Jurnalistik). PJI hanya menolak draf RUU Penyiaran yang diinisiasi DPR RI dan saat ini sedang dibahas. Harus segera dicabut! Bahas RUU Penyiaran baru bersama Dewan Pers…
Kabid Paud Disdik Kab. Cianjur angkat Bicara terkait Dugaan Pembobolan Dana PIP oleh PKBM ALTHAFARIZ.
Cianjur – JAGAT BATARA. Rabu, 29 Mei 2024. Informasi yang dihimpun oleh awak media, sebelumnya PKBM Althafariz mencairkan Dana PIP untuk 22 orang peserta didik Paket C berbagai kelas. Masing-masing untuk kelas 10, 11, menerima sebesar Rp 1.800.000 per tahun dan kelas 12 menerima Rp 900.000 per tahun. Pada 8/5/2024. Daftar Warga Belajar yang mencairkan…
9 Organisasi Wartawan akan adakan Orasi terkait RUU Tentang penyiaran
Sukabumi – JAGAT BATARA. Rancangan undang undang no 32 Tahun 2022 tentang penyiaran yang di prakasai oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Saat ini sedang digojlok oleh DPRR I Mendapatkan penolakan oleh insan Pers diseluruh Tanah Air. Orasi demi orasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi wartawan telah dilakukan terhadap pemerintah, dan legislatif. Penolakan yang di lakukan…
Audiensi LIN (Lembaga Investigasi Negara) Sukabumi Kepada Dinas P.U Pertanyakan LHP BPK Provinsi.
Sukabumi – JAGAT BATARA. Rabu, 22 Mei 2024. Tepat nya hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 Seluruh Pengurus Dpc LIN Sukabumi mendatangi Kantor Dinas P.U (Pekerjaan Umum) dalam rangka Audiensi,dan Perihal Permohonan Audiensi ini sebelum nya udah di sampaikan melalui surat resmi kepada Dinas tertanggal 20 Mei 2024. Audiensi tersebut di hadiri oleh Kepala Dinas…
Diduga Bupati Sukabumi, TAPD dengan Oknum Banggar DPRD gelapkan selisih APBD THN 2023 sebesar Rp 16 M.
Sukabumi – JAGAT BATARA. Rabu, 22 Mei 2024. Selisih Anggaran APBD tahun 2023 sebesar Rp.16.614.857.768 bukan lagi problem anggota DPRD dari Fraksi Gerindra pimpinan Prabowo Subianto Ade Dasep Zainal Abidin melainkan sudah menjadi problem masyarakat Kab. Sukabumi. “Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan…
Anggota Banggar DPRD Kab. Sukabumi tuntut BUPATI terbuka terkait selisih APBD Rp. 16 M
Sukabumi – JAGAT BATARA. Selasa, 21 Mei 2024. Kepala daerah kabupaten disebut Bupati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Bupati bertanggung jawab kepada masyarakat daerah nya. Tugas kepala daerah sebagai berikut: Dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia Bupati merupakan sebutan untuk Kepala Daerah tingkat atau wilayah Kabupaten, sebutan ini merupakan warisan yang sudah ada sejak…
