Kategori: Hukum
Kejaksaan Negeri Kab Sukabumi didesak usut Tuntas Dugaan penyelewengan Pengadaan Buku Simi
Sukabumi – JAGAT BATARA. Jum’at 19 Juli 2024. Sejumlah kalangan, mulai organisasi kemasyarakatan LSM hingga aktivis anti korupsi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan Buku Simi. Mencuatnya kasus dugaan penyelewengan kasus yang terindikasi melibatkan Yani Jatnika, istri Bupati Sukabumi Marwan Hamami, setelah adanya laporan pengaduan dari Diaga Muda Indonesia pada…
Diduga Kuat Inspektorat Kab, Sukabumi menyalahgunakan Anggaran Thn 2023.
Sukabumi – JAGAT BATARA. Jum’at 19 Juli 2024. Informasi yang dihimpun oleh awak media, Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 mendapatkan anggaran penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu, penanganan penyelesaian kerugian daerah sebesar Rp 1.458.101.500, 00 dan Realisasi penggunaannya sebesar Rp 1. 444.350.500,00 Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan…
Bupati Sukabumi resmi dilaporkan oleh Anggota DPRD Terkait Dugaan Penyalahgunaan APBD Tahun 2023 Ke Bareskrim Polri
Sukabumi – JAGAT BATARA. Kamis 18 Juli 2024. Informasi yang dihimpun oleh awak media, Terkait permasalahan selisih APBD tahun 2023 di Kabupaten Sukabumi, yang tidak dapat dijelaskan oleh Tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dan Bupati Sukabumi atas permintaan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra Ade Dasep Zainal Abidin, melalui Surat nya Kepada TAPD…
Diduga selisih DBH Thn 2023 Kab. Sukabumi sebesar Rp 785 JT ada Di Satpol PP.
Sukabumi – JAGAT BATARA. Kamis, 17 Juli 2024. Informasi yang dihimpun oleh awak media terkait selisih APBD tahun 2023 sebesar Rp 31 M, yang selama ini menjadi obrolan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sukabumi, yang sampai saat ini belum ada pengakuan resmi dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, (AS) dan anggotanya untuk menjelaskan di…
Eks Camat Angkat Bicara; Terkait Dugaan TGR 800 JT Ds. Waluran yang tidak dilimpahkan Inspektorat Kab. Sukabumi ke APH
Sukabumi – JAGAT BATARA. Rabu 17 Juli 2024. Informasi yang dihimpun oleh awak media, terkait adanya Dugaan TGR DS. Waluran Kec. Waluran Kab. Sukabumi kurang lebih Sebesar Rp 800 JT yang sudah bertahun-tahun tidak diproses oleh Inspektorat kabupaten Sukabumi, dan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum. Menurut sumber yang dapat dipercaya bahwa timbulnya TGR tersebut sejak…
Dugaan Penyelewengan Kontrak Sewa Menyewa Lahan Garam Yang Menghasilkan Milyaran Rupiah
Sumenep – JAGAT BATARA. Berdasarkan penelusuran beberapa awak media terhadap dugaan penyalahgunaan sewa menyewa lahan yang berstatus X ( kompensasi garapan lahan yang terkait proyek modernisasi 1975 ), sesuai dengan dokumen surat Pada Tahun 1975 dengan no Surat 1222, tanggal 29 Oktober 1975 yang ditandatangani Direktur Finek yaitu Alm Bapak R. Moh. Tayib saat tahun…
Terkait Dugaan TGR 800 JT Di Desa Waluran APH harus periksa Pimpinan Inspektorat kabupaten Sukabumi.
Sukabumi – JAGAT BATARA. Selasa 16 Juli 2024. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Informasi yang dihimpun oleh awak media, bahwa Inspektorat…
Mantan Kabid PNF Disdik dan Bunda PAUD Dilaporkan DMI Ke Kejari Kab. Sukabumi terkait Simi.
Sukabumi – JAGAT BATARA. Selasa 16 Juli 2024. Informasi yang di himpun oleh awak media, Dewan Pimpinan Cabang Diaga Muda Indonesia melaporkan adanya Dugaan Tipikor terhadap penjualan Buku Simi Si Penyu yang Kuat, karya Hj. Elis Saja’ah,Spd,Mpd (Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sukabumi) dan Hj. Yani Jatnika Marwan Mpd (Bunda PAUD Kabupaten Sukabumi) kepada Kepala…
Rapot Merah PemKab. Sukabumi, Apresiasi pemberian opini WTP tahun 2023 oleh BPK RI.
Sukabumi – JAGAT BATARA. Penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara yang…