
Kategori: Ekonomi

Dedi Mulyadi Dorong Hidupkan Lagi Jalur KA Mati di Jabar, Menhub: Butuh Kajian dan Anggaran Besar
Jakarta – JAGAT BATARA. Upaya ambisius Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api nonaktif di wilayahnya mendapat tanggapan dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dalam pernyataannya, Menhub menegaskan bahwa rencana reaktivasi tersebut memerlukan kajian mendalam dan anggaran yang tidak sedikit, mengingat kompleksitas teknis dan sosial yang menyertainya. Ditemui usai rapat kerja bersama…

Skandal Korupsi Satelit Kemenhan: Negara Rugi Rp 300 Miliar, Tiga Tersangka Ditahan Termasuk WNA Asal Hungaria
Jakarta – JAGAT BATARA. Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali mengungkap kasus korupsi berskala besar. Kali ini, skandal terjadi dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang berlangsung selama hampir satu dekade, dari tahun 2012 hingga 2021. Akibat dari penyimpangan dalam proyek ini, negara harus menanggung kerugian mencapai Rp…

Kejati Jakarta Ungkap Skandal Pengadaan Fiktif di PT Telkom: 9 Tersangka dan Kerugian Negara Capai Rp431,7 Miliar
Jakarta – JAGAT BATARA. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta berhasil membongkar praktik pengadaan fiktif yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Skandal ini melibatkan sembilan tersangka dalam proyek-proyek fiktif di lingkungan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang berlangsung selama periode 2016–2018 dengan total nilai kerugian ditaksir mencapai Rp431,7 miliar. Kasus ini terungkap setelah penyelidikan…

Kejagung Sita Aset Fantastis Rp 6,8 Triliun dan Valuta Asing dalam Kasus Korupsi Duta Palma: Kerugian Negara Capai Rp 104 Triliun
Jakarta – JAGAT BATARA. Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang dengan menyita aset senilai triliunan rupiah dalam kasus mega korupsi yang menjerat PT Duta Palma Group. Total aset yang disita dari perusahaan tersebut mencapai lebih dari Rp 6,8 triliun, ditambah sejumlah besar uang dalam berbagai mata uang asing….

Kejati DKI Tetapkan 9 Tersangka dalam Kasus Proyek Fiktif Rp 431 Miliar di PT Telkom
Jakarta – JAGAT BATARA. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif di lingkungan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dengan total kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 431 miliar lebih. Pengumuman resmi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kejati DKI pada Rabu, 7 Mei…

Kejagung Ungkap Peran Mantan Pejabat Kemenhan dalam Kasus Korupsi Proyek Satelit
Jakarta — JAGAT BATARA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengungkapkan peran seorang mantan pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek pengadaan satelit. Leonardi, mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan Kemenhan), diduga telah menandatangani kontrak dengan perusahaan asing, Navayo International AG, tanpa melalui proses pengadaan yang sah. Leonardi, yang merupakan purnawirawan…

Terungkap! Terdakwa Ambo Ala Buat Ruangan Mesin Cetak Uang Palsu di Perpustakaan Kampus UIN Makassar
Gowa, Sulawesi Selatan — JAGAT BATARA. Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan kasus produksi uang palsu yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa, Rabu (7/5/2025). Anggota Polres Gowa, Mulawarman, dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan mengungkap peran terdakwa Ambo Ala dalam membantu proses pemalsuan uang yang dilakukan di salah satu ruangan kampus…

Dugaan SPJ Fiktif: Kasus Menyentuh Dinas DPPKB Sukabumi dan UPTD Kec. Purabaya
Kab. Sukabumi – JAGAT BATARA. Kamis, 8 Mei 2025. Dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi, khususnya di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Purabaya, semakin menjadi sorotan publik. Temuan ini mencuat seiring dengan dugaan penggunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif terkait dana perawatan kantor yang diduga tidak tercantum…

Aturan Baru Berlaku, Menteri Prabowo dan Pejabat Wajib Gunakan Kendaraan Dinas Buatan Lokal dengan TKDN Minimal 25%
Jakarta — JAGAT BATARA. Pemerintah memperkuat komitmennya terhadap kemandirian industri nasional lewat kebijakan baru yang mewajibkan seluruh jajaran kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi di Jakarta…

Lemhannas Desak Aparat Hukum Bertindak Tegas terhadap Preman Berkedok Ormas Penghambat Investasi
Jakarta – JAGAT BATARA. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya praktik premanisme yang bersembunyi di balik identitas organisasi kemasyarakatan (ormas) dan dinilai telah menjadi hambatan serius bagi iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi pers di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/5/2025), Ace menyerukan penindakan tegas dari…