Sukabumi – JAGAT BATARA. Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual di Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Senin (20/10/2025).
Rapat nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dengan agenda utama membahas strategi percepatan realisasi belanja pemerintah daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di tengah dinamika ekonomi global.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi dan percepatan penyerapan anggaran di setiap daerah. Ia menyoroti masih adanya pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi namun tingkat realisasi belanja yang rendah, yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
“Kalau uangnya hanya disimpan di kas daerah, dampaknya tidak terasa bagi masyarakat. Belanjakan sesuai perencanaan, jangan menumpuk di rekening daerah,” tegas Mendagri.
Tito juga meminta seluruh kepala daerah untuk mempercepat penyusunan petunjuk teknis (juknis) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) agar program-program pembangunan dapat segera dijalankan tanpa hambatan administratif. Menurutnya, percepatan realisasi belanja daerah akan berdampak langsung terhadap pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kondisi makroekonomi Indonesia yang menunjukkan performa positif. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,2 persen pada kuartal kedua tahun 2025, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara anggota G20.
“Inflasi juga terkendali di kisaran 2,65 persen. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan,” ujar Menkeu.
Menurut Purbaya, capaian tersebut menandakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat dan stabil, serta memperoleh kepercayaan tinggi dari pasar internasional. Namun, ia menekankan bahwa hasil positif di tingkat nasional perlu diikuti dengan pemerataan di tingkat daerah.
“Peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat di bawah. Jadi, kalau ada anggaran, segera belanjakan sesuai desain APBD,” imbuhnya.
Dari sisi regional, Menkeu memaparkan bahwa perekonomian di berbagai wilayah Indonesia masih tumbuh positif. Pulau Jawa menjadi kontributor utama dengan pangsa 56,9 persen terhadap ekonomi nasional, didukung oleh sektor pengolahan yang tetap kuat.
Sementara itu, Sumatera dan Kalimantan mencatat pertumbuhan yang digerakkan oleh sektor pertanian dan perdagangan. Ke depan, pemerintah pusat mendorong agar kedua wilayah tersebut memperkuat sektor lain seperti industri dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata dan tidak bergantung pada komoditas primer.
Secara nasional, tren inflasi daerah juga dinilai terkendali. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 30 provinsi mencatat inflasi positif, sementara Maluku Utara menjadi satu-satunya daerah yang mengalami deflasi ringan.
Partisipasi Bupati Sukabumi bersama Sekda dan Forkopimda dalam rakor ini menjadi wujud dukungan Pemkab Sukabumi terhadap kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi daerah. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi dapat berjalan semakin efektif di tahun 2025. (MP)
