SUKABUMI — JAGAT BATARA. Dukungan Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSP Maritim Indonesia), Ujang Supriatin, SE., MP., MM. atau yang akrab disapa Abah Ujang Guru, terhadap berbagai pemikiran dan langkah strategis Arief Martha Rahadyan di sektor pariwisata dinilai membuka ruang sinergi yang lebih luas antara pengembangan pariwisata bahari, ekonomi pesisir, dan perlindungan tenaga kerja.
Dukungan tersebut tidak semata-mata dapat dipandang sebagai dukungan terhadap gagasan pengembangan destinasi wisata. Lebih jauh, keterlibatan organisasi pekerja maritim membawa perspektif bahwa pertumbuhan sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas ekonomi pesisir.
Sebagai organisasi yang menaungi pekerja di sektor maritim dan kepelabuhanan, FSP Maritim Indonesia memiliki kepentingan strategis terhadap berkembangnya kawasan pesisir dan wisata bahari yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Titik Temu Maritim dan Pariwisata
Salah satu titik temu yang dinilai penting adalah penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan wisata bahari, pelabuhan wisata, kawasan pesisir, hingga berbagai aktivitas ekonomi pendukung berpotensi menciptakan mata rantai usaha baru bagi masyarakat lokal.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dikawal agar tidak berhenti pada peningkatan jumlah investasi maupun kunjungan wisatawan.
Pertanyaan strategisnya adalah seberapa besar pertumbuhan pariwisata mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pekerja lokal?
Di sinilah perspektif ketenagakerjaan menjadi penting. Pengembangan destinasi idealnya tidak hanya menghadirkan infrastruktur dan investor, tetapi juga memastikan tersedianya pekerjaan yang layak, aman, produktif, dan memberikan kepastian terhadap hak-hak pekerja.
Kesejahteraan Pekerja Menjadi Bagian dari Strategi Pariwisata
Dukungan FSP Maritim Indonesia juga mempertegas pentingnya menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata.
Pertumbuhan investasi di kawasan wisata semestinya berjalan bersama dengan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, standar pengupahan, serta perlindungan sosial bagi pekerja.
Dengan demikian, keberhasilan pariwisata tidak semata diukur dari meningkatnya jumlah destinasi atau investasi, tetapi juga dari kemampuan sektor tersebut menciptakan pekerjaan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
Pembangunan Berkelanjutan Tidak Bisa Ditawar
Sinergi antara pemikiran Arief Martha Rahadyan dan dukungan FSP Maritim Indonesia juga memiliki dimensi pembangunan berkelanjutan.
Kawasan pesisir merupakan ruang ekonomi sekaligus ruang ekologis yang memiliki kerentanan tinggi. Karena itu, pengembangan wisata bahari perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.
Konsep pembangunan pariwisata yang inklusif semestinya menempatkan masyarakat lokal bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku utama yang memperoleh manfaat ekonomi dari berkembangnya destinasi di wilayah mereka.
Dari Gagasan Menuju Kolaborasi Nyata
Dukungan Abah Ujang Guru terhadap langkah strategis Arief Martha Rahadyan pada akhirnya akan memiliki nilai lebih apabila diterjemahkan menjadi agenda kolaborasi yang konkret.
Sinergi tersebut dapat diarahkan pada penguatan kompetensi tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja berbasis ekonomi pesisir, peningkatan standar keselamatan kerja, pengembangan usaha masyarakat lokal, hingga mendorong tata kelola destinasi wisata yang berkelanjutan.
Dalam perspektif yang lebih luas, sektor maritim dan pariwisata sebenarnya memiliki irisan kepentingan yang kuat. Keduanya sama-sama bergantung pada kualitas kawasan pesisir, konektivitas, sumber daya manusia, investasi, serta keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, dukungan organisasi pekerja maritim terhadap gagasan pengembangan pariwisata dapat menjadi modal sosial untuk membangun ekosistem pariwisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga adil bagi pekerja dan masyarakat.
Tantangannya kini bukan lagi sekadar bagaimana mengembangkan destinasi wisata, melainkan bagaimana memastikan setiap pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir benar-benar menghadirkan kesejahteraan, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Jika prinsip tersebut mampu diwujudkan melalui kolaborasi antara pemangku kepentingan pariwisata, organisasi pekerja, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, maka pengembangan wisata bahari tidak hanya menjadi agenda ekonomi, tetapi dapat menjadi instrumen strategis pembangunan masyarakat pesisir.
