Jakarta – JAGAT BATARA, Kamis, 3 Juli 2025. Rapat kerja antara Komisi XII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, mendadak memanas. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, meluapkan amarahnya secara terbuka kepada jajaran internal kementeriannya dan Direksi PLN, termasuk Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Penyebab utama kemarahan Bahlil adalah ketidaksesuaian data antara yang dimilikinya dan laporan dari PLN terkait jumlah desa yang menjadi target program swasembada energi. Dalam paparannya, Bahlil menyebutkan bahwa berdasarkan perhitungan internal, terdapat sekitar 5.600 desa yang perlu difokuskan dalam program swasembada energi. Namun, data dari PLN justru menyebut jumlah desa mencapai 10.000.
“Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar,” ujar Bahlil dengan nada tinggi saat menyampaikan presentasi di depan anggota DPR.
Pernyataan tersebut muncul setelah Bahlil sebelumnya menjelaskan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kemandirian energi hingga ke tingkat desa. Ia menekankan bahwa desa-desa harus menjadi bagian integral dari pembangunan sektor energi nasional.
“Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi. Jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa,” ucapnya.
Namun ketika data dari PLN menyebutkan angka 10.000 desa, Bahlil tampak kaget dan mempertanyakan kebenaran angka tersebut di depan forum.
“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambang? 10 ribu?” katanya dengan nada heran dan kecewa.
Kemarahan Bahlil memuncak ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak mendapatkan pembaruan data dari jajarannya sendiri.
“Kalian habis ini ketemu sama saya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau?” semprot Bahlil kepada pejabat ESDM yang hadir. Ia juga menyinggung Direksi PLN yang baru dilantik namun dianggap belum siap.
“Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi, materinya baru. Padahal dirut-nya cuma satu, enggak berubah-ubah,” tambahnya dengan nada sindiran tajam.
Lebih lanjut, Bahlil memaparkan arahan Presiden Prabowo bahwa desa-desa yang belum memiliki akses listrik tidak perlu menarik jaringan listrik dari kota atau kabupaten. Sebagai gantinya, mereka akan dipasangi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi lokal dan efisien.
“Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten, atau kecamatan. Tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” jelas Bahlil.
Ia menegaskan bahwa pendanaan untuk proyek ini ke depannya akan dialokasikan melalui Kementerian ESDM dan bukan lagi sepenuhnya dibebankan pada PLN.
“Nanti itu bahas bersama-sama Kemenkeu. Nanti biayanya lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas,” tutupnya.
Pernyataan blak-blakan Menteri Bahlil ini mengundang perhatian publik dan anggota DPR yang hadir. Ia dinilai berani mengambil sikap tegas terhadap internal kementerian dan mitra BUMN-nya demi mewujudkan visi besar swasembada energi di seluruh pelosok Tanah Air. (Red)
